Kesempatan untuk menjadi Fasilitator Pendamping Masyarakat Korban Bencana Gempa di Ciamis, Cianjur dan Tasimalaya Jawa Barat

Dalam penanganan pasca bencana gempa di Jawab Barat—khususnya di Wilayah Cianjur Tasik Ciamis, setelah pelaksanaan Tahap Emergency Respon. Kini kami masuk pada Tahap kedua yaitu Tahap Peralihan, direncanakan selama September – Maret 2009 dalam rangka proses persiapan tahap berikutnya, yakni tahap ketiga (Tahap Pemulihan dan Penataan)

Pada tahap kedua ini kami akan memfasilitasi berdirinya Hunian Sementara/ Huntara (Shelter) yang didalamnya akan dilakukan persiapan pembersihan dan penataan desa, Suplai Air Sementara (Provision Of Emergency Water Supplies), kontruksi, rehabilitasi dan perlindungan sumber air, pendirian dan rehabilitasi bagi Fasilitas Sanitasi Emergency dan Permanen serta Advokasi level komunitas dan provinsi.

Dengan hal diatas maka kami membutuh konsultan pendamping di masyarakat yang akan berikut ini:


Fasilitator Public Health Promotion (kode PHP)

Kualifikasi Fasilitator PHP yg dibutuhkan adalah :

1. Berdedikasi terhadap pekerjaan sosial

2. Pendidikan D3 atau berpengalaman relevan dengan kualifikasi yang setara dipoint 2 (dua) dan seterusnya.

3. Berpengalaman dalam community organizer/ mobilizer managemen pekerjaan social dan pendampingan masyarakat lainnya diutamakan memahami kesehatan lingkungan/ promosi kesehatan dan gender atau yang dinilai mempunyai kualifikasi yang setara;

4. Mampu menggunakan peralatan computer;

5. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan (live In), diutamakan berdomisili atau pernah berdomisili di Cianjur, Tasikmalaya dan Ciamis


Fasilitator Teknik/ Public Health Engineering (kode PHE)

Kualifikasi Fasilitator Teknik yg dibutuhkan adalah :

1. Berdedikasi terhadap pekerjaan sosial

2. Pendidikan minimum D3 Teknik Sipil atau berpengalaman yang relevan atau yang dinilai mempunyai kualifikasi yang setara

3. Memiliki pengalaman pada program pemberdayaan dan pembangunan fisik fasilitas sanitasi atau yang dinilai mempunyai kualifikasi yang setara;

4. Mampu menggunakan peralatan computer;

5. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan (live In), diutamakan berdomisili atau pernah berdomisili di Cianjur, Tasikmalaya dan Ciamis


Kirimkan CV, copy KTP, pas foto (3 x 4) 2 lembar, Paling lambat diterima 20 September 2009.

Hanya yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil untuk seleksi.

Lamaran dikirim ke:

Satker Peduli Gempa Jabar – YKU

Email: satkergempa@yahoo.co.id

Hp. 08122 492 292 atau 081220688159

d/a Koordinator Program- Yayasan Khidmatul Ummat

Mencari Kampiun Lokal dengan Pendekatan Partisipatif

DARI waktu ke waktu, kondisi alam semakin tidak bersahabat dengan manusia. Hal ini, disadari atau tidak, disebabkan oleh adanya campur tangan manusia dalam mengelola alam. Lihat saja, dalam sehari saja hutan di Indonesia bisa hilang lebih kurang seluas lapangan sepak bola. Saat ini, ada 93,6 juta ha lahan yang terdegradasi (setara dengan tiga kali luas negara Italia) disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembalakan liar (illegal logging), kebakaran hutan, konversi hutan, ekspansi lahan pertanian yang tak terencana, dan juga berbagai konflik sosial terkait isu kehutanan (Nawir dkk., 2007).

Kondisi hutan ini diperparah dengan timpangnya laju degradasi dan rehabilitasi lahan. Menurut data dari Departemen Kehutanan (2007), laju degradasi hutan di Indonesia mencapai 1,08 juta ha, sedangkan inisiatif rehabilitasi rata-rata per tahun melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) mencapai 500.000 ha sampai 700.000 ha per tahun. Fakta ini menunjukkan, ada selisih 500.000 ha per tahun lahan rusak yang tidak terehabilitasi. Akibatnya, ketika musim hujan, muncul arus air pada permukaan tanah karena lahan gundul semakin luas. Sementara pada musim kemarau, daya resap tanah terhadap air menurun sehingga kandungan air tanah berkurang dan menyebabkan kekeringan. Pada musim hujan, masalah tersebut mengundang bencana lain, seperti banjir. Banjir adalah bencana yang relatif sering terjadi, demikian juga di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, selama 1997-2004, terjadi 229 bencana banjir dan 219 tanah longsor di Indonesia yang mengakibatkan ratusan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa.

Berbagai upaya "pelestarian lingkungan" sering kali dilakukan berbagai pihak untuk melakukan kegiatan dalam masalah penyelesaian lingkungan hidup ini sehingga muncul banyak program kegiatan lingkungan hidup di masyarakat. Sayangnya, program lingkungan hidup tersebut disinyalir kurang mendapat respons yang baik serta kurang melibatkan masyarakat secara penuh.

Banyak pihak, khususnya pemerintah, merasa sudah melakukan proses-proses partisipatif. Namun, kenyataan di lapangan masih terlihat ketidakpuasan masyarakat karena merasa tidak ada atau masih minus keterlibatannya. Masyarakat masih dianggap objek sebuah "projek", di mana ketika muncul hal tersebut tidak menimbulkan potensi-potensi masyarakat itu sendiri. Semua sudah teratur. Dengan model pendekatan seperti itu, pertemuan yang layaknya menjadi pertemuan yang menggali partisipasi masyarakat menjadi ritual yang tidak ada "roh partispatif"-nya. Semuanya tersekat karena jadwal projek dan pelaporan administrasi.
Dengung tentang metode partisipatif sudah lama sekali terdengar. Namun dengan cara demikian, metode ini tidak dipahami dengan benar. Muncul berbagai persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang partisipasi. Sejak kata pendekatan partisipatif semakin populer, namun praktik di lapangan yang salah ini menghasilkan banyak "projek partisipatif" yang sering kali terlalu menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks.

Pendekatan partisipatif atau participatory sudah populer di kalangan LSM maupun pemerintahan, apalagi saat krisis moneter. Pendekatan partisipatif pun mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang mulai lebih mementingkan partisipasi (keterlibatan masyarakat) dengan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara aktif dalam mencapai tujuan program.

Secara eksplisit, partispasi masyarakat sendiri telah diatur oleh negara melalui Peraturan Pemerintah No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, secara konstitusi masyarakat sudah punya hak dan kewajiban memberikan kontribusi dalam proses pembangunan. Hingga saat ini, proses-proses partisipasi masyarakat masih terabaikan.

Kampiun lokal
Menilik apa yang sudah dilakukan oleh Environmental Services Program (ESP) - USAID telah dilakukan serangkaian kegiatan tentang persoalan-persoalan lingkungan hidup, perubahan perilaku hidup sehat, sanitasi, dan persampahan. Dalam proses pelaksanaan programnya, ESP mempunyai strategi kunci ,yaitu dengan pendekatan partisipatif.
Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal diposisikan sebagai "manajer" dan dilibatkan secara aktif dalam proses setiap tahap inisiatif, misalnya dalam program rehabilitasi lahan, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan. Dalam pengalaman pelaksanaan program-programnya secara partisipatif terdapat berbagai keuntungan.

Pertama, sesuai dengan kebutuhan setempat. Inisiatif ini akan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal sejak awal, mulai dari identifikasi kebutuhan rehabilitasi, perencanaan, pemilihan spesies yang akan ditanam, penanaman, pengelolaan serta monitoring, dan evaluasi secara partisipatif

Kedua, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap upaya rehabilitasi lahan karena inisiatif ini melibatkan masyarat dan para pemangku kepentingan di tingkat lokal maka muncul rasa memiliki yang lebih kuat. Hal ini menjamin komitmen mereka untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut.

Ketiga, kepastian hak kelola masyarakat. Dalam hal ini masyarakat didorong untuk melakukan penyusunan kebijakan tingkat lokal secara kolaboratif yang menjamin hak akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan (baik yang berfungsi sebagai kawasan konservasi seperti hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi).
Ini merupakan insentif yang cukup menarik bagi masyarakat lokal sehingga bisa menumbuhkan komitmen jangka panjang mereka dalam upaya merehabilitasi lahan.
Masyarakat pun akan terlatih untuk mencoba membangun relasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi dan jaringan kerja lainnya--yang terkait dengan program pelestarian lingkungan, misalnya Dinas Pertanian, PU Pengairan, Lingkungan Hidup, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat telah membentuk dirinya sebagai kampium lokal dalam melindungi aset-aset lingkungan yang dimilikinya.

Oleh Dadan Junaedi,Pikiran Rakyat, Senin 22 Desember 2008

POSTER POSTER GERAKAN PEMUDA PEDULI AIDS







Awas, AIDS Mengintai Generasi Muda

Bagi yang berusia muda, atau orang tua yang memiliki anak berusia muda, anda harus lebih berhati-hati dalam pergaulan dan mengawasi pergaulan anak anda. Pasalnya, bahaya HIV/AIDS kini banyak mengintai kalangan yang berusia 25 tahun ke bawah. Jumlah ODHA di kalangan ini melesat naik akibat penggunaan jarum suntik bergantian, mengalahkan pengidap penyakit yang menghilangkan kekebalan tubuh melalui penularan lewat hubungan seksual.
Fenomena baru ini, tak lepas dari semakin meningkatnya gaya hidup menggunakan narkoba yang dijalani oleh para muda-mudi. Sejak awal tahun 2000, seks bebas tidak lagi menjadi musuh nomor satu dalam penularan Virus HIV. “Trennya melalui jarum suntik. Akibatnya, yang tertular HIV adalah orang-orang berusia muda. Karena golongan ini yang paling banyak menggunakan jarum suntik secara bergantian,” kata Wakil Ketua Yayasan Pelita Ilmu Husein Habsyi di Jakarta.
Berdasarkan data Departemen Kesehatan hingga Juni 2008, ada 12.686 kasus HIV/AIDS di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 50 persen atau 6.782 kasus terjadi pada usia 20-29 tahun. Kedua terbanyak—3.539 kasus—terjadi pada usia 30-39 tahun, dan ada 429 kasus pada usia 15-19 tahun. Menurut Ketua Forum LSM Peduli AIDS se-Jabodetabek Imam Mulyadi, di Jakarta saja proporsi peningkatan kasus HIV/AIDS paling banyak memang lewat penggunaan jarum suntik secara bergantian.
Dari 3.123 kasus di Jakarta, sebanyak 2.278 kasus—atau sekitar 73 persen—karena Injection Drug User (IDU). Maka itu, banyak anak muda harus dilindungi dari HIV/AIDS. Mereka masih pada fase usia produktif, sehingga potensial berkarya lebih baik. Untuk itu, pada peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember tahun ini, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di berbagai provinsi memfokuskan kampanye HIV/AIDS pada remaja.
Menurut Husein, sejak tahun 1993, KPA sudah memiliki program khusus untuk merekrut anak sekolah menjadi peer educator (penyuluh sebaya). Di setiap sekolah dipilih dua anak yang akan dilatih tentang AIDS dan cara pencegahannya. Hingga kini, ada sekitar 400 sekolah di Jakarta. Peer educator berjumlah 4 ribu anak. Selain di sekolah, kami juga punya pos di luar sekolah. Misalnya di mal. “Atau di tempat tongkrongan anak remaja,” kata Husein.
Dalam golongan muda itu, remaja putri merupakan golongan yang paling rentan terhadap penularan HIV/AIDS, dan kehamilan yang tak diinginkan. Kondisi ini tercipta karena kurangnya pengetahuan tentang pencegahannya. Konseling masalah HIV/AIDS untuk remaja juga bukan perkara mudah. Dibanding orang dewasa yang bisa terus terang, remaja biasanya masih malu-malu menceritakan masalah pribadinya. Apalagi bila terkait perihal perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan atau kebiasaan bergantian jarum suntik.
“Makanya menangani remaja nggak ada patokannya. Kita ikuti kemauan dia agar merasa nyaman bercerita,” kata Enny Zuliatie, Manajer Program Pencegahan HIV/AIDS bagi remaja sekaligus bendahara dan pengurus Yayasan Pelita Ilmu (YPI).
Tak heran, YPI sering memberi konseling tentang perilaku yang sehat dan aman di bawah pohon di halaman sekolah atau di food court sebuah mal. Jadi, jangan harap remaja akan langsung bisa diceramahi soal HIV/AIDS dan kondom. Apalagi remaja perempuan yang lebih cenderung bercerita mengenai masalah dalam hubungannya dengan pacar daripada tentang perilaku seksualnya.
Bahkan, menurut data yang dimiliki Enny, di wilayah jangkauan program YPI di Cijantung, yang lebih umum datang berkonsultasi adalah laki-laki. Sejak awal program YPI, kelihatan bahwa remaja maupun orang dewasa laki-laki kesadarannya lebih tinggi untuk melakukan hubungan seksual yang aman.
“Banyak laki-laki yang datang dan berkonsultasi serta minta kondom. Kalau perempuan lebih sering cerita tentang kekerasan berpacaran. Mereka sering dipukul atau takut diputusin kalau nggak mau dicium,katanya. Seks dan maskulinitas kaum muda laki-laki secara umum menempatkan perempuan sebagai obyek seks,” papar Enny.
Akhirnya mereka cenderung memaksakan keinginan untuk membuktikan kejantanannya dalam berhubungan seksual tanpa memerhatikan risiko yang mengancam pasangannya (remaja putri). Termasuk mengabaikan penggunaan kondom yang dapat mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual. Sebaliknya, para remaja putri minim kendali dalam menggunakan hak menolak hubungan seks yang tidak diinginkannya atau tidak aman. Ini adalah faktor yang membuat remaja putri sangat rentan terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual), HIV/AIDS, dan kehamilan yang tak diinginkan.
Seperti yang dituliskan dalam situs Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, www.ippnu-pusat.org. Hal ini menggambarkan betapa posisi tawar perempuan masih sangat rendah untuk melindungi dirinya. Khususnya dari akibat berganti pasangan atau bergantian jarum suntik. Padahal, selain IMS, termasuk HIV/AIDS, perempuan juga bisa hamil jika melakukan hubungan seksual tanpa pengaman.
Masalah yang sama juga ditemui pada remaja putri yang menjual diri. Sering kali mereka tidak punya posisi tawar untuk meminta pelanggannya memakai kondom, meskipun sang Pekerja Seks Komersial (PSK) sudah memahami mengenai pentingnya kondom.
“Wajar saja. Yang punya uang kan pelanggannya. Jadi PSK tidak bisa memaksa untuk pakai kondom,” kata Director for Health Care Yayasan Kusuma Buana, Dr Adi Sasongko.
Survei yang digelar BPS dan Depkes pada tahun 2003 juga menunjukkan, dari 3.851 responden laki-laki dewasa, 51 persen aktif berhubungan seksual dengan lebih dari seorang perempuan. Bahkan tercatat, ada 18 persen responden yang aktif berhubungan seksual dengan sembilan perempuan dalam setahun terakhir.
Jika laki-laki itu mengidap HIV dan tidak pernah menggunakan kondom, maka ada sembilan perempuan tertular HIV hanya dari satu sumber. Hal ini diungkapkan Jaringan Aksi Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik dalam artikel Perempuan 2,5 kali Lebih Rentan Terhadap HIV di situsnya, www.jangkar.org.
Inilah mengapa di Yayasan Kusuma Buana berusaha menjangkau kaum laki-laki. Utamanya mereka yang digolongkan berisiko tinggi, yaitu pelanggan PSK. Seperti mereka yang pekerjaannya berkeliling (itinerrant) dan jauh dari rumah, seperti nelayan, pelaut, pekerja tambang, dan tentara. Menurut Adi, jika pelanggannya tercukupi oleh edukasi, maka PSK-nya (yang 45 persen adalah remaja putri di bawah usia 25 tahun) juga jadi terlindungi.
“Baik dari IMS, HIV/AIDS, dan kehamilan tak diinginkan. Sering kami memberikan konseling terhadap PSK remaja yang ternyata tidak tahu risiko pekerjaannya,” kata Adi.
Pelajaran Khusus Kurangnya penyuluhan, serta bimbingan langsung ke masyarakat mengenai AIDS makin memang membuat kalangan muda semakin rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Karena itu beberapa kalangan menggagas perlunya mata pelajaran khusus di sekolah yang bicara mengenai kesehatan reproduksi dan narkotika. “Sayangnya hingga saat ini belum terlaksana, Meskipun ada, hanya melalui muatan lokal. Itu pun hanya di beberapa sekolah,” kata Wakil Ketua Forum Lembaga Sosial Masyarakat AIDS Se-Jabodetabek Imam Mulyadi.
Jika program ini terlaksana, menurut Imam, secara tidak langsung sekolah telah mengkampanyekan tentang bahaya AIDS. Nantinya, para siswa ini harus mampu menjadi perantara bagi temannya, sekaligus penyuluh dan pemberi solusi. Lewat mereka pula, akan terbentuk jejaring tidak hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat.
Solusi alternatif, lanjut Iman, bisa dilakukan melalui kegiatan ekstra di sekolahnya seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Palang Merah Remaja (PMR) dan semacamnya. Setiap anggota diberi pelatihan mengenai AIDS agar dapat menjadi pendidik sebaya (peer educator) di sekolahnya. “Penanganan dan pencegahan tidak hanya peringatan yang sifatnya sementara, tetapi aksi yang langsung masuk ke lapisan masyarakat dan berlanjut terus,” kata.
Anak muda memang paling rentan terinfeksi AIDS. Di masa produktif ini, segala sesuatu ingin dicoba demi mendapatkan pengalaman baru, termasuk dalam menggunakan narkoba dan melakukan seks bebas. Kondisi yang relatif labil di masa ini menyebabkan anak muda mudah tergiur untuk mencoba semua itu.
Semakin SulitSementara itu, semakin tingginya resiko penularan HIV/AIDS, tak diikuti dengan optimalnya upaya melalui kampanye-kampanye pencegahan penyakit itu. Hal itu disebabkan hambatan karena adanya pelarangan lokalisasi di beberapa wilayah. Padahal, pembubaran lokalisasi menyebabkan pekerja seks berada di jalanan, dan berakibat makin sulitnya penanganan HIV/AIDS.
“Infeksi Menular Seksual dan HIV semakin sulit dikontrol kalau wanita penjaja seks turun ke jalan-jalan,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Nafsiah Mboi di Jakarta.
Kebijakan pembubaran lokalisasi ini dikhawatirkan akan mempertinggi proses penularan HIV ke masyarakat umum. “Karena, kesadaran pelanggan seks komersial untuk menggunakan kondom masih sangat rendah. Padahal ada sekitar tujuh juta pelanggan yang juga bisa menular ke istri dan anak.
Nafsiah menambahkan, jika pekerja seks komersial terlokalisir maka pelaksanaan pengobatan untuk Infeksi Menular Seksual dan HIV menjadi lebih mudah dilakukan, penyediaan kondom juga lebih mudah daripada tersebar ke jalan-jalan atau ke rumah-rumah.”Seperti di Jawa Barat yang di rumah-rumah itu setengah mati pelayanan untuk pengobatannya. Nah, kalau mereka komit untuk sehat dan kompak mengatakan kepada pelanggannya ‘No Condom, No Sex’ itu bagus. Tapi biasanya pelanggan tidak mau memakai kondom,” kata Nafsiah.
Kematian MeningkatPenularan penyakit HIV/AIDS di Indonesia terus meluas sejak kasus pertama positif HIV didapati pada tahun 1987, dan hingga Juni 2008 angka kematian akibat penyakit penurunan kekebalan tubuh itu sudah mencapai 2.479 orang. Data tersebut diluncurkan Departemen Kesehatan (Depkes) dan menjadi semacam fenomena gunung es, dengan angka kasus positif HIV/AIDS yang sudah berada di 18.963 orang.
Fenomena penyakit HIV/AIDS adalah fenomena gunung es, karena angka Departemen Kesehatan itu hanyalah yang tercatat dan hasil dari tes. “Sementara jumlah penderita yang tidak tercatat dan tidak dites pasti jauh lebih besar dari itu,” kata Imam Mulyadi, Ketua Forum LSM Peduli AIDS se-Jabodetabek.
Imam Mulyadi mencontohkan penyebaran HIV/AIDS di Jakarta, yang angka orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) ditaksir sudah mencapai 33.000 orang, namun kasus yang tercatat oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta hingga Juni 2008 cuma 3.123 orang.
Departemen Kesehatan juga menyebutkan bahwa prevalensi kasus AIDS per 100.000 orang penduduk di Indonesia masih cukup tinggi. Daerah yang memiliki prevalensi tertinggi adalah Papua, 81,02 persen. Lalu Jakarta yang memiliki angka prevalensi 34,27 persen, dan Bali 25,49 persen. Peringkat ke-empat adalah Kepulauan Riau 20,53 persen, dan posisi ke lima adalah Kalimantan Barat yang angka prevalensi HIV/AIDS-nya mencapai 18,76 persen.
Di Indonesia, ratio kasus AIDS 3,79 lelaki tiap 1 perempuan.Cara penularan kasus AIDS kumulatif yang dilaporkan melalui pertukaran jarum suntik adalah 49,2 persen, dengan kata lain hampir satu dari tiap dua orang positif HIV/AIDS terpapar lewat jarum suntik narkotik dan zat adiktif yang berganti-gantian. Sementara penularan lewat praktik hubungan intim heteroseksual 42,8 persen, dan homoseksual 3,8 persen.
Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan berada pada kelompok umur 20-29 tahun (53,62 persen), disusul kelompok umur 30-39 tahun (27,79 persen), dan kelompok umur 40-49 tahun (7,8 persen). Kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Tingkat penyebaran penderita HIV/AIDS secara kumulatif nasional sampai dengan 31 Maret 2008 adalah 5,23 per 100.000 orang penduduk.

Sekilas Pengetahuan Dasar Flu Burung

Biasanya virus flu burung hanya menjangkiti burung-burung. Virusnya terdapat pada kotoran burung yang terinfeksi. Penyakit ini gampang sekali menular dari burung ke burung. Jenis-jenis binatang lainnya, seperti macan, kucing dan babi dapat pula terinfeksi oleh flu burung ini.

Wabah flu burung sekarang ini sangatlah cepat, sulit untuk diatasi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Migrasi dari unggas air dipercaya sebagai penyebar virus flu burung dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya.

Kasus pada manusia
Virus H5N1 menjangkiti manusia di Indonesia . Sebagian besar dari manusia yang terinfeksi meninggal dunia. Sebagian besar kasus berjangkit pada manusia yang bekerja atau tinggal di dekat peternakan unggas. Anak-anak lebih banyak terinfeksi penyakit ini dibandingkan orang dewasa.

Kemungkinan terjadinya wabah
Ada kekhawatiran bahwa virus H5N1 mengalami perubahan genetik, atau meniru gen dari virus influenza lainnya. Perubahan ini memungkinkan H5N1 menyebar dengan mudah dari manusia ke manusia. Karena pada umumnya penduduk memiliki sedikit kekebalan atau bahkan tidak adanya kekebalan samasekali terhadap virus burung ini, penularan dan wabah dunia dapat meluas dengan cepat. Wabah dunia ini dapat menyebabkan jumlah kematian yang sangat tinggi.

Salah satu cara pencegahan Flu Burung
Pencegahan yang di lakukan oleh pemerintah pada saat ini adalah memberikan vaksin kepada hewan unggas yang dimiliki setiap warga secara cuma-cuma, namun tidak cukup hanya dengan itu saja. Melainkan peran aktif dari warga sendiri sangat lebih penting untuk mencegah virus tersebut, salah satunya dengan selalu membersihkan kandang hewan unggas tersebut dengan rutin.

Mencari Kampiun Lokal dengan Pendekatan Partisipatif

Oleh Dadan Junaedi,

DARI waktu ke waktu, kondisi alam semakin tidak bersahabat dengan manusia. Hal ini, disadari atau tidak, disebabkan oleh adanya campur tangan manusia dalam mengelola alam. Lihat saja, dalam sehari saja hutan di Indonesia bisa hilang lebih kurang seluas lapangan sepak bola. Saat ini, ada 93,6 juta ha lahan yang terdegradasi (setara dengan tiga kali luas negara Italia) disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembalakan liar (illegal logging), kebakaran hutan, konversi hutan, ekspansi lahan pertanian yang tak terencana, dan juga berbagai konflik sosial terkait isu kehutanan (Nawir dkk., 2007).

Kondisi hutan ini diperparah dengan timpangnya laju degradasi dan rehabilitasi lahan. Menurut data dari Departemen Kehutanan (2007), laju degradasi hutan di Indonesia mencapai 1,08 juta ha, sedangkan inisiatif rehabilitasi rata-rata per tahun melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) mencapai 500.000 ha sampai 700.000 ha per tahun. Fakta ini menunjukkan, ada selisih 500.000 ha per tahun lahan rusak yang tidak terehabilitasi. Akibatnya, ketika musim hujan, muncul arus air pada permukaan tanah karena lahan gundul semakin luas. Sementara pada musim kemarau, daya resap tanah terhadap air menurun sehingga kandungan air tanah berkurang dan menyebabkan kekeringan. Pada musim hujan, masalah tersebut mengundang bencana lain, seperti banjir. Banjir adalah bencana yang relatif sering terjadi, demikian juga di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, selama 1997-2004, terjadi 229 bencana banjir dan 219 tanah longsor di Indonesia yang mengakibatkan ratusan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa.

Berbagai upaya "pelestarian lingkungan" sering kali dilakukan berbagai pihak untuk melakukan kegiatan dalam masalah penyelesaian lingkungan hidup ini sehingga muncul banyak program kegiatan lingkungan hidup di masyarakat. Sayangnya, program lingkungan hidup tersebut disinyalir kurang mendapat respons yang baik serta kurang melibatkan masyarakat secara penuh.

Banyak pihak, khususnya pemerintah, merasa sudah melakukan proses-proses partisipatif. Namun, kenyataan di lapangan masih terlihat ketidakpuasan masyarakat karena merasa tidak ada atau masih minus keterlibatannya. Masyarakat masih dianggap objek sebuah "projek", di mana ketika muncul hal tersebut tidak menimbulkan potensi-potensi masyarakat itu sendiri. Semua sudah teratur. Dengan model pendekatan seperti itu, pertemuan yang layaknya menjadi pertemuan yang menggali partisipasi masyarakat menjadi ritual yang tidak ada "roh partispatif"-nya. Semuanya tersekat karena jadwal projek dan pelaporan administrasi.
Dengung tentang metode partisipatif sudah lama sekali terdengar. Namun dengan cara demikian, metode ini tidak dipahami dengan benar. Muncul berbagai persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang partisipasi. Sejak kata pendekatan partisipatif semakin populer, namun praktik di lapangan yang salah ini menghasilkan banyak "projek partisipatif" yang sering kali terlalu menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks.

Pendekatan partisipatif atau participatory sudah populer di kalangan LSM maupun pemerintahan, apalagi saat krisis moneter. Pendekatan partisipatif pun mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang mulai lebih mementingkan partisipasi (keterlibatan masyarakat) dengan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara aktif dalam mencapai tujuan program.

Secara eksplisit, partispasi masyarakat sendiri telah diatur oleh negara melalui Peraturan Pemerintah No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, secara konstitusi masyarakat sudah punya hak dan kewajiban memberikan kontribusi dalam proses pembangunan. Hingga saat ini, proses-proses partisipasi masyarakat masih terabaikan.

Kampiun lokal
Menilik apa yang sudah dilakukan oleh Environmental Services Program (ESP) - USAID telah dilakukan serangkaian kegiatan tentang persoalan-persoalan lingkungan hidup, perubahan perilaku hidup sehat, sanitasi, dan persampahan. Dalam proses pelaksanaan programnya, ESP mempunyai strategi kunci ,yaitu dengan pendekatan partisipatif.
Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal diposisikan sebagai "manajer" dan dilibatkan secara aktif dalam proses setiap tahap inisiatif, misalnya dalam program rehabilitasi lahan, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan. Dalam pengalaman pelaksanaan program-programnya secara partisipatif terdapat berbagai keuntungan.

Pertama, sesuai dengan kebutuhan setempat. Inisiatif ini akan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal sejak awal, mulai dari identifikasi kebutuhan rehabilitasi, perencanaan, pemilihan spesies yang akan ditanam, penanaman, pengelolaan serta monitoring, dan evaluasi secara partisipatif

Kedua, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap upaya rehabilitasi lahan karena inisiatif ini melibatkan masyarat dan para pemangku kepentingan di tingkat lokal maka muncul rasa memiliki yang lebih kuat. Hal ini menjamin komitmen mereka untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut.

Ketiga, kepastian hak kelola masyarakat. Dalam hal ini masyarakat didorong untuk melakukan penyusunan kebijakan tingkat lokal secara kolaboratif yang menjamin hak akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan (baik yang berfungsi sebagai kawasan konservasi seperti hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi).
Ini merupakan insentif yang cukup menarik bagi masyarakat lokal sehingga bisa menumbuhkan komitmen jangka panjang mereka dalam upaya merehabilitasi lahan.
Masyarakat pun akan terlatih untuk mencoba membangun relasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi dan jaringan kerja lainnya--yang terkait dengan program pelestarian lingkungan, misalnya Dinas Pertanian, PU Pengairan, Lingkungan Hidup, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat telah membentuk dirinya sebagai kampium lokal dalam melindungi aset-aset lingkungan yang dimilikinya.

Dimuat di Pikiran Rakyat, Senin 22 Desember 2008

KOMUNIKASI ORGANISASI

Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan
(Dedi Mulyana, Rosdakarya,2006)


Sifat – sifat kita sekitar organisasi :
- Orang kita menyukai organisasi yang baik
- Seperti hal-nya mereka menyukai tim olahraga yang mengalahkan tim lainnya
Yang belum mempunyai nama.
- Meski sebenarnya budaya kita cenderung menekankan individualisme
- Kita juga mementingkan aktivitas terkoordinasi yang menghasilkan sesuatu yang istimewa.
(Mulyana Dedi,2006,3)

Organisasi / Pengorganisasian
Sebagian orang mempunyai cara pandang baik objektif ataupun subjektif, pandangan objektif antara lain menyarankan bahwa sebuah organisasi adalah bersifat fisik dan konkrit dengan struktur dengan batasan yang konkrit. Sebagian orang menyebut pendekatan ini sebagian pandangan yang menganggap organisasi sebagai wadah, organisasi eksis sebagai seperti sebuah keranjang dan semua unsur yang membentuk organisasi tersebut ditempatkan dalam satu wadah. (Mulyana Dedi,2006,11)

“Organisasi” (organization), secara khas dianggap sebagai kata benda, sementara “Pengorganisasian” (organizing), dianggap sebagai kata kerja,(Weick,1979).

Jadi jawaban untuk organisasi tergantung pada perspektif yang diambil, dan untuk tujuan studi, penting untuk disadari bahwa tidak satu perspektif pun yang menjawab pertanyaan itu secara lengkap. (Mulyana Dedi,2006,11)

Sumber:
KOMUNIKASI ORGANISASI
Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan
(Dedi Mulyana, Rosdakarya,2006)

Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

Bentuk-bentuk Komunikasi Yang Mendominasi Komunikasi Politik

1. Kampanye
Pada dasarnya pidato, kampanye, dan propaganda merupakan bentuk-bentuk komunikasi antarmanusia (human communications) yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan teknik dan metode tertentu pula.
Istilah kampanye berasal dari Bahasa Inggris campaign yang juga berasal dari Bahasa Latin campus yang berarti “extensive track of country, series of operation in a particular theactric war, an organized series of operation, meeting canvassing”. Hal ini membawa permasalahan ke masalah berkomunikasi populer/popularisasi tentang suatu masalah.
Menurut Rice dan Paisley yang dikutip oleh F. Rachmadi dalam dalam buku Public Relatios Dalam Teori Dan Praktek (Aplikasi dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah) bahwa kampanye adalah keinginan seseorang untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Tujuan kampanye adalah menciptakan ‘perubahan’ atau ‘perbaikan’ dalam masyarakat... (1993 : 134).
Menurut Astrid S. Soesanto dalam buku Pendapat Umum menyatakan bahwa prinsip dasar dalam kampanye adalah bahwa kampanye mengikuti proses komunikasi dan unsur-unsurnya, yaitu :
Proses Rasionalisasi/Emosionalitas. Proses rasional yaitu apa yang secara harfiah disampaikan dalam suatu kegiatan komunikasi. Proses emosional yang “sekedar” tersirat dalam penyampaian informasi. Proses rasionalitas biasanya terjadi waktu orang membahas hal-hal yang tidak terlalu melibatkan kepentingan pribadinya sehingga konsensus mudah tercapai. Unsur rasionalitas adalah proses pengoperan lambang-lambang secara harfiah dan proses komunikasi ialah proses emosionalitas yang mengiringi informasi rasional tadi. Tingkat emosionalitas dapat dideteksi melalui : pilihan kata dan tanda penyampaian. Hal lain yang berkaitan dengan proses rasionalitas adalah anteseden yaitu sumber pengalaman yang mendahului.

Unsur emosionalitas dan rasionalitas juga makin meningkat atau berkurang bila dikaitkan dengan :
• Kemampuan ekonomi/pendidikan
• Relevansi dengan hidup
• Demi waktu/rencana memanfaatkan waktu

Proses Informasi dan Proses Komunikasi. Proses perumusan informasi diambil dari sumber retreval yang tepat sumber, tepat alinea, tepat digit. Proses Komunikasi dengan retreval ditentukan oleh anteseden atau pengalaman yang mendahului, tetapi yang terpenting ialah adanya logika yang mengkaitkan informasi baru dengan informasi lama. (1975 : 123).

Sedangkan pendapat F. Rachmadi dalam buku Public Relatios Dalam Teori Dan Praktek (Aplikasi dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah) bahwa dalam melaksanakan kampanye ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain :
Perkiraan terlebih dahulu kebutuhan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan dari khalayak sasaran.
• Rencanakan kampanye secara sistematis.
• Lakuakan evaluasi secara terus-menerus.
• Gunakan media massa dan Komunikasi Interpersonal.
• Pilihlah media massa yang tepat untuk mencapai khalayak sasaran. (1993 : 135).

Menurut Astrid S. Soesanto secara ilmiah proses kampanye berjalan sebagai berikut :
mirip dengan iklan, tetapi lebih kuat dan agresif (Catatan : iklan adalah sejenis kampanye memerlukan proses lebih panjang dan lama) kampanye “mencegat” orang hampir di semua sudut. Tidak menyerahkan pengaruh kepada free market / social forces, menemui sasarannya dalam berbagai bentuk, keberhasilan kampanye ditentukan oleh tersedianya sesuatu segera setelah pesan mencapai sasaran, singkatnya kampanye “mengeroyok” sasaran di mana-mana dengan kata dan kegiatan, dan tidak mengenal ragu dan sangat yakin dan meyakinkan.(1975 : 124)

Selanjutnya menurut Astri S. Soesanto sebelum mengadakan program kampanye perlu diadakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dalam merumuskan suatu program pesan-pesan kampanye, seperti :

siapakah komunikator , kepentingannya dan sasarannya ?
apakah lingkungan mendukung ?
• bagaimana ketersedian “sesuatu” alternatif bila pesan kampanye diterima khalayak ?
• bagaimanakah masa depan “sesuatu” (yang dikampanyekan) berikut unsur pendukung dan persaingan

Semua topik telah diteliti, seperti sasaran, lingkungan, latar belakang budaya, overlapping of interest (perimpitan kepentingan). Contoh overlapping of interest adalah KB memakai perbaikan taraf hidup asebagai sasaran, yang “berimpit” dengan sasaran dan harapan masyarakat.
Apakah data secara rasional telah siap untuk merumuskan slogan atau motto yang sesuai dan tidak memaksakan. Contoh motto BERIMAN (Bersih Indah dan Aman); ASRI (Aman Serasi Rapi Indah) merupakan motto yang dipaksakan. Slogan Sumedang Tandang cukup berhasil memacu masyarakat Sumedang untuk membangun dan setiap warga berpikir demikian tanpa adanya motto di jalan-jalan.
Dalam kampanye memungkinkan untuk dialog, karena kampanye bersifa two way traffic communication dan juga kampanye menggunakan pendekatan modern bersifat ekspresif. Hal ini membuat kampanye berbeda dengan propaganda.
Proses kampanye mirip proses komputer (PC) yang memiliki kemampuan strorage, retrieval, processing, transference dan preference.
Perubahan/pendekatan kampanye selalu mengikuti atau disesuaikan tahap demi tahap dengan tingkat perubahan yang telah dicapai.

Menurut Astrid S. Soesanto secara teknis langkah-langkah tersebut ialah :
• Pesan sama untuk khalayak yang berbeda kemampuan menyebarluaskan informasi (share) dan memisahkan (sepaate) informasi bila tingkat IQ khalayak berbeda mampu mengerjakan massifikasi dan juga de-massifikasi.
• Memanfaatkan pendekatan single sensory (indera tunggal) dan multy sensory (indera ganda). Didesak oleh waktu, dan
Mengenal sikap interaktif, yaitu :
• Dengan khalayak,
• Antar media, dan
• Person to person (tetapi tidak selalu face to face) (1975 :136).

Kesuksesan suatu kampanye selalu dipengaruhi oleh seberapa jauh suatu kelompok atau suatu partai politik atau suatu perusahaan atau pun lembaga pemerintah di kenal di lingkungan khalayak, dan seberapa banyak pesan kampanye itu disebarluaskan melalui beberapa media sekaligus.
Kampanye juga sangat tergantung dari jenis saluran komunikasi yang digunakan dan juga tergantung tergantung dari isi pesan kampanye tersebut. Isi pesan biasanya akan terhalang oleh kepentingan khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Juga isi pesan selalu ditafsirkan sesuai dengan persepsi khalayak. Maka jika persepsi khalayak berbeda dengan isi pesan sesungguhnya akan mengakibatkan boomerang effect (berbalik menentang) dan counter effect (tidak akan mengikuti/menjalankan isi pesan kampanye).
Yang terakhir dan sangat menentukan kesuksesan dalam kampanye adalah bahwa dalam melaksanakan suatu kampanye diperluklan juga kredibilitas juru kampanye. Rice dan Paisley menyatakan kesuksesan kampanye suatu kampanye sangat tergantung dari personal influence, dalam arti para juru kampanye harus orang yang dihormati di lingkungannya dan juru kampanye tersebut memiliki kridibilitas yang tinggi. Kredibitas yang tinggi akan menumbuhkan wibawa para juru kampanye.
Yang perlu diingat bahwa dalam dalam kampanye dilakukan cara-cara yang sesuai dengan prosedur, baik prosedur secara ilmiah maupun prosedur secara etika dan hukum. Maka kampanye tersebut disebut juga white campaign. Apabila proses kampanye dilaksanakan tidak sesuai atau bertentangan prosedur ilmiah dan prosedur etika hukum yang berlaku maka kampanye itu dinamakan black campaign.

http://kampuskomunikasi.blogspot.com/2008/07/bentuk-bentuk-komunikasi-politik.html

Media Kampanye, Media Massa Kalahkan Mesin Partai

Sabtu, 08 November 2008 00:00:00
Picture taken from http://bedzine.com/blog/category/bean-bag/

PEMILU 2009 diperkirakan berlangsung ketat. Bukan saja jumlah pesertanya bertambah signifikan ketimbang pemilu 2004, tapi masa kampanye yang panjang dipastikan menyedot energi dan sumber daya partai untuk memenangkan kompetisi. Dengan 46 partai nasional dan lokal (Aceh), hampir sama dengan pemilu pertama era reformasi (1999), pemilu 2009 menunjukkan gejala lain yang unik, yaitu banyak bakal calon presiden yang mulai mengajukan diri untuk bertarung. Jika dibandingkan dengan 2004, ketika calon presiden asal partai jumlahnya tidak terlalu banyak.

Kalangan purnawirawan TNI mencatat rekor capres terbanyak jika dibandingkan dengan musim pemilu sebelumnya. Incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat), Wiranto (2004 Golkar, kini Partai Hanura), Prabowo Subijanto (Partai Gerindra), Sutiyoso (nonpartai), M Yasin (Pakar Pangan), dan Kivlan Zein (nonpartai).

Kalangan sipil tak kurang banyaknya. Hampir semua partai politik memiliki bakal capresnya. Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Agung Laksono, Akbar Tandjung, dan Yuddy Chrisnandi (Golkar), Megawati Soekarnoputri (PDIP), Amien Rais atau Sutrisno Bachir (PAN), Gus Dur (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Rizal Ramli (PBR), Yusril Ihza Mahendra (PBB), Meutia Hatta (PKPI), dan Rizal Mallarangeng, Fadjroel Rachman, dan Ratna Sarumpaet (Independen).

Jika kita ringkas, suasana menjelang pemilu legislatif lebih banyak diwarnai wacana bakal calon presiden karena figur dipercaya merupakan faktor paling berpengaruh dalam mengumpulkan suara. PDIP adalah pionirnya ketika semua partai belum berani bersuara siapa calon presiden yang akan diusung. Efeknya ternyata positif untuk mendongkrak awareness publik pada PDIP. Langkah itu tidak diikuti partai besar lain, seperti Golkar karena banyaknya calon di internal partai dan kecilnya popularitas ketua umum Jusuf Kalla jika diajukan sebagai capres. Suatu dilema yang sulit dipecahkan Partai Beringin.

Pilihan antara figur dan partai yang diutamakan dalam merebut suara pemilu legislatif masih menjadi perdebatan kunci bagi partai politik dalam menyusun strategi pemenang. Golkar, misalnya, sekalipun ketua umumnya tidak memiliki popularitas capres yang tinggi masih menikmati tingkat awarness yang paling tinggi di antara partai politik lainnya. Sebaliknya, PDIP yang punya figur populer sekelas Megawati harus puas berada di urutan kedua. Kasus Golkar dan PDIP adalah contoh yang baik untuk mengukur tingkat awarness publik pada partai dan tingkah elektibilitas partai yang bersangkutan.

Efektivitas media massa

Gejala lain yang menarik untuk disimak lebih lanjut adalah gencarnya iklan politik jauh-jauh hari sebelum laga dimulai. Penyebabnya bukan masa kampanye yang dikenalkan KPU sangat panjang, tapi juga kompetisi yang ketat mendorong elite untuk berlomba-lomba memompa tingkat kedikenalannya pada calon pemilih. Pilihannya tidak jatuh pada mesin organisasi partai, tapi media massa. Media massa adalah instrumen kampanye paling efektif dalam melakukan sosialisasi pada calon pemilih.

Media apa yang paling efektif? Mari kita lihat hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) September 2008 lalu. Dalam survei rutin yang digelar untuk melihat sejauh mana efek media pada partai politik, hasil LSI menunjukkan bahwa gencarnya iklan politik tidak selalu berdampak pada sentimen positif pemilih pada partai politik. Artinya, iklan politik boleh jalan terus dengan besar-besaran, tapi efek positifnya sulit diterka secara pasti sehingga betul-betul menguntungkan bagi partai politik sebagai pemasang iklan.

Televisi menempati urutan pertama yang dipilih politisi dan partai politik sebagai media kampanye. Memori publik lebih banyak dibentuk iklan politik lewat gambar-gambar menarik di televisi ketimbang media lain, seperti surat kabar dan radio, ataupun internet. Namun, kampanye alat peraga (nonmedia) terbukti lebih ampuh daripada radio dan surat kabar. Hanya selisih 10% antara memori publik tertinggi yang dibentuk iklan di televisi dan alat peraga. Jika dibandingkan dengan, misalnya, surat kabar dan radio yang di mana memori publik dibentuk kurang 15% saja. Jauh di bawah televisi dan alat peraga yang berkisar 40-50%.

Hasil tersebut semakin menunjukkan realitasnya belakangan ini. Pilihan pada televisi diambil Prabowo Subijanto dan Partai Gerindra sehingga hasilnya memperlihatkan memori publik pada iklan televisi dari tokoh dan partai tersebut merebut posisi paling tinggi. Gerindra berhasil mengalahkan partai-partai lama, seperti Golkar, PDIP, Partai Demokrat, bahkan partai baru Hanura yang dipimpin Wiranto (Grafik 1). Hal itu bertolak belakang dengan memori publik yang berhasil dibentuk Gerindra lewat surat kabar, radio, dan alat peraga. Surat kabar hanya menyumbang posisi ke-4 (9%), radio urutan ke-4 (4%), dan alat peragam pada urutan ke-7 (18%). Angka-angka itu kemudian mengerucut pada tingkat awareness publik pada Gerindra yang hanya mampu bertengger pada urutan ke-8, yaitu sebesar 44% (Grafik 5). Sekalipun di tempat ke-8, Gerindra hanya dikalahkan tujuh partai besar utama hasil pemilu 2004 dan berhasil mengungguli awarenes Partai Hanura dan partai-partai kecil lainnya. Sumbangan iklan televisi yang gencar dilakukan tampaknya terlihat nyata dalam urutan awareness ini.

Surat kabar, radio, dan alat peraga tampaknya dikuasai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat. Ketiganya berada di urutan tiga besar pertama sebagai partai politik yang berhasil menanamkan memori pemilih pada partainya. Angkanya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan televisi. Di surat kabar, misalnya, tiga partai nasionalis tersebut berbagi angka sama, yaitu 12%. Itu terjadi sama pada radio dengan angka yang lebih kecil, yaitu 5%. Hasil lebih baik pada media alat peraga ketika Golkar meraih memori pemilih terbesar, yaitu 40%. PDIP di urutan kedua dengan 39%. Hasil cukup baik dinikmati Partai Demokrat 30% dan PAN 29% pada urutan berikutnya. (Grafik 4)

Perbedaan besaran memori yang ditimbulkan iklan politik dari berbagai media dan alat peraga tersebut tidak otomatis berbanding lurus dengan awarness publik pada partai secara keseluruhan. Grafik lima memperlihatkan hal tersebut. Golkar dan PDIP yang 'kalah' di televisi tetap paling unggul pada akhirnya dengan angka masing-masing 76% dan 74%. Begitu juga dengan lima partai utama lainnya tetap masih berada di atas Gerindra sebagai 'pemain' televisi paling banyak.

Dari angka-angka yang kita perbincangkan sebelumnya, beberapa hal dapat didalami lebih lanjut dari hasil survei itu.

Pertama, mayoritas partai politik peserta pemilu 2009 adalah partai politik baru sehingga harus berjuang keras untuk dikenal publik. Namun, sayangnya mereka tidak melakukan sosialisasi secara sistematik, jika dilihat dari memori atau ingat tidak ingatnya pemilih atas berbagai iklan dan informasi yang disebarkan lewat media massa atau alat peraga. Jadi pada umumnya, mereka tidak dikenal pemilih. Sekalipun masa kampanye sudah berjalan lebih dari tiga bulan, sangat sedikit dari partai politik baru yang mampu melakukan sosialisasi agar betul-betul dapat dikenal publik. Hasilnya mengecewakan. Survei menunjukkan dua partai politik baru dari 13 partai politik yang paling dikenal publik dengan angka di atas 10%. Hanya Gerindra dan Hanura yang dapat masuk tiga belas besar tersebut. Gerindra bukan saja unggul atas Hanura yang sudah lebih dulu bergerak dengan angka sebesar 13%, tapi juga PBB, PBR, PDS, dan PDKB sebagai partai lama (Grafik 5).

Selebihnya merupakan sebagian besar partai yang tak dikenal publik. Mereka tidak mampu melakukan sosialisasi yang baik sehingga dampaknya sangat negatif bagi eksistensi mereka dalam pertarungan nanti. Sekalipun lolos dalam verifikasi, partai-partai baru itu tidak mampu juga menggerakkan mesin partai untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi sehingga keberadaan dan kepesertaan dalam pemilu hanya memperumit sistem kepartaian dan proses pelaksanaan pemilu.

Kedua, secara umum kampanye, iklan politik, atau sosialisasi partai politik belum banyak mengubah peta kekuatan partai. Penyebabnya karena tidak ada upaya sistematik untuk melakukan sosialisasi kecuali Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Pada Gerindra dan Demokrat, efek sosialisasi cukup jelas, tapi pada PAN dan partai-partai lain hal itu belum menjadi kenyataan. Peta itu tidak banyak berubah karena masih kuatnya dominasi tujuh partai utama dalam peringkat awareness publik (Grafik 5). Peta suara antara partai-partai nasionalis dan Islam juga tak bergeser jauh ketika partai nasionalis masih unggul hingga sekarang. Tidak ada perpindahan suara dari kedua belah kelompok.

Ketiga, dan ini yang terpenting, adalah mesin partai politik telah 'dikalahkan' media massa terutama televisi sebagai alat kampanye, sosialisasi, dan penyebaran informasi. Televisi adalah rajanya karena memiliki jangkauan paling luas bagi publik dalam memperoleh informasi. Televisi masuk hingga kamar-kamar tidur pemilih. Bagi pemilih, sekalipun ia dekat dengan partai politik tertentu, hal itu tidak membatasi dirinya untuk menonton iklan politik partai lain. Hanya pemanfaatan media massa sebagai alat yang paling efisien untuk kampanye tidak dilakukan secara maksimal oleh partai politik. Akibatnya, iklan politik yang gencar tidak selalu memperkuat sentimen positif pada partai politik. Jadi, ada semacam situasi yang 'tidak nyambung' antara citra partai yang dibangun melalui iklan dan citra ideal yang dimaui rakyat. Buktinya, masa tiga bulan lebih kampanye tak memberikan perubahan peta yang berarti kecuali Gerindra dan Hanura yang berhasil menyodok sebagai partai baru yang paling dikenal publik.

Lingkungan dan mode kompetisi telah berubah. Mesin partai kalah bersaing dengan media massa. Namun, mayoritas partai politik belum mau sepenuhnya beradaptasi dengan situasi dan tren baru itu. Padahal infrastruktur partai politik yang bertebaran hingga tingkat desa/kelurahan tak lebih hanya untuk pemenuhan administratif partai politik agar lolos menjadi peserta pemilu. Keberadaannya sama sekali tidak efektif dalam melakukan sosialisasi. Untuk itu, sekalipun mesin partai digunakan, fungsinya hanyalah komplementer dan tak akan mampu menyaingi efisiensi dan efektivitas media massa. Jika hal itu tak juga disadari elite politik, jangan salahkan media massa lebih dipilih rakyat sebagai alat penyampai aspirasi utama mereka nanti, bukan partai politik.

(Marbawi A Katon)

Aksi Memperingati Hari AIDS

Pikiran Rakyat, Senin, 01 Desember 2008 , 16:43:00SEJUMLAH massa berjalan sambil membawa spanduk, poster dan membagi-bagikan selebaran mengenai Virus HIV dan AIDS kepada warga saat melintas di Jln. Merdeka Kota Bandung, Senin (1/12). Aksi yang dilakukan oleh Yayasan Kriyamedia serta 25 Messengers dan 11 kelompok remaja tersebut, dilakukan dalam rangka memperingati hari AIDS dunia sekaligus bertujuan mengingatkan warga untuk waspada terhadap masalah AIDS.* ADE BAYU INDRA

Hari AIDS Sedunia 2008


“Yang Muda Yang membuat Perubahan”

Menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat menyebutkan bahwa tahun 1989 hingga Maret 2008 terdapat kasus HIV/AIDS 1576 di Kota Bandung, 50 % lebih pada usia produktif. Bila merujuk pada fenomena gunung es (dark number) di mana Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa 1 kasus HIV yang terlaporkan sebanding dengan 100 kasus, artinya dapat diperkirakan ada sekitar 157.600 kasus yang belum terungkap. Angka tersebut hanyalah gambaran 1 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Selama ini remaja tidak termasuk dalam agenda prioritas dalam penanggulangan HIV-AIDS. Akibatnya sedikit sekali perhatian dan informasi mengenai HIV-AIDS yang diberikan kepada mereka. Padahal semakin banyak remaja yang terkena dampak langsung HIV-AIDS, remaja yang menjadi yatim-piatu karena orang tuanya meninggal oleh AIDS, dan kemungkinan bayi lahir dengan HIV karena perempuan atau ibu yang terinfeksi HIV.

Memandang peroslan-persoaln diatas, Yayasan Kriyamedia Komunika dan 25 Messengers beserta 11 kelompok remaja yang concern terhadap persoalan remaja dan HIV/ AIDS serta Adiksi, dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia melakukan Long March dari Jl. Cikapayang (bawah jembatan PASOPATI) menuju Bali Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat Bandung—khususnya remaja, untuk waspada terhadap masalah AIDS dan mendorong pemerintah kota Bandung untuk lebih memperhatikan persolan-persoalan remaja. Melalui tema Yang mudalah yang akan membuat perubahan. Bagaimanapun juga remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja adalah penentu masa depan, menuju arah yang lebih baik ataukah arah yang lebih buruk? (DJ)



foto : Kompas

Penyelenggaraan Pemilihan Ketua RW Layaknya “PILGUB

Pesta Demokrasi Lokal di Tamasari RW 05 ini sangat menarik, dimana Panitia Pemilihan RW 05 ini begitu serius melakukan tugasnya dari penggarapan calon hingga proses pemilihan dikelola begitu sempurna layaknya PESTA DEMOKRASI Nasional… Hal ini patut ditiru oleh semua pihak bahkan… KPU?? Berikut laporannya, dikutip dari Buletin Lokal “OPINI WARGA” RW 05 TAMANSARI........



Penyelenggaraan Pemilihan Ketua RW Layaknya “PILGUB"

Paradigma baru dalam perubahan sistem dan mekanisme pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tampaknya telah mengakar pula pada pemilihan kepala pemerintahan di level mikro (baca:ketua RW). Seperti yang terjadi di lingkungan RW 05 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan. Dalam upaya memilih ketua RW yang baru, layaknya pesta demokrasi telah berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut dengan aman dan tertib tanpa ada tindakan yang mencoreng kesakralan pesta demokrasi tersebut.

Bahkan sesaat setelah acara penghitungan suara berakhir dengan terpilihnya Bapak Nano Kahono, mantan Ketua RW 05 yang lama yaitu Bapak Maman Sulaeman langsung memberikan ucapan selamat dengan hangat. Ini suatu fenomena yang positif. Apalagi menurut salah seorang warga, pesta demokrasi di RW 05 yang baru usai, seakan menjadi ajang silaturahmi warga dari kalangan muda dan tua yang selama ini seakan hilang.

Tanggapan positif yang dilontarkan warga seiring harapan positif untuk kelangsungan kehidupan kema-syarakatan di lingkungan RW 05 Kelurahan Tamansari. Selain dihadiri warga yang berduyun ke TPS dan menyaksikan acara penghitungan suara, Bapak Lurah Tamansari hadir pula menyaksikan, juga pihak media televisi lokal seperti STV Bandung turut meliput pesta demokrasi. Walhasil, pesta demokrasi usai, dan harapan warga RW 05 menjadi spirit bagi pengurus baru.

Ada hal menarik yang dapat kita ambil contoh dari pesta demokrasi di lingkungan RW 05 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, yaitu pola kerja panitia yang didominasi anak-anak muda/remaja seakan memberi warna dalam pengelolaan pesta demokrasi tersebut. Berawal kerja dari pengumpulan /penjaringan bakal calon yang selanjutnya menjadi calon. Partisipasi masyarakat RW 05 begitu antusias untuk menetapkan jagoan pilihannya. Hingga panitia menetapkan calon yang berjumlah tiga orang yaitu Bapak Nano Kahono (RT 01), Bapak Hanafiah (RT 07) dan Bapak Endang Kurnia (RT 07).

Minggu, tanggal 29 Juni 2008, adalah hari dimulainya pencoblosan. Lokasi TPS yang bertempat di Jalan Kebon Bibit Utara II RT 05 sejak pagi hari telah semarak dengan nuansa pesta demokrasi. Warga yang akan menyalurkan aspirasinya mulai berdatangan pukul 08.00. Sambil menunjukkan surat panggilan, warga diberikan surat suara untuk dilakukan pencoblosan suara.

Usai menentukan pilihannya, warga memasukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan. Hingga pukul 13.00 penyampaian aspirasi diakhiri. Tahap berikutnya mulai penghitungan suara dengan hasil suara sebagai berikut; 278 suara untuk Bapak Nano Kahono, 95 suara untuk Bapak Hanafiah, 90 suara untuk Bapak Endang Kurnia. Usai penghitungan suara sontak suara tepuk tangan warga bergemuruh menyambut kemenangan bagi Bapak Nano Kahono. Ucapan selamat pun mengalir dari para warga. Adapun total suara yang masuk sebanyak 475 suara dengan rincian 463 suara sah, tidak sah sebanyak 8 suara, dan abstain 4 suara.
Layaknya sebuah pesta demokrasi, pemilihan Ketua RW 05 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan juga lengkapi dengan perangkat pemantau sebanyak dua orang yaitu Sdr. Achmad Murjani dan Sdr. Tri Agusta. Selain itu tiga orang saksi yaitu Bapak Entang (RT 04), Bapak Dadang (RT 05), dan Bapak Acin (RT 04).

Harapan seluruh warga RW 05 yaitu dengan adanya kepengurusan baru, diharapkan ada perubahan ke arah yang lebih baik, demi terciptanya masyarakat yang madani. SEMOGA. DUNIS art design

Menyikapi Fenomena Komunikasi Belakangan Ini

oleh: Anonim

Belakangan ini persoalan komunikasi di media massa menjadi bahan pembicaraan. Dari kritik terhadap iklan yang dianggap kurang sesuai etika, tayangan pornografi dan/atau pornoaksi, hingga kekerasan yang merebak karena sering ditayangkan di televisi. Masih segar dalam ingatan, ketika pelaku mutilasi yang membuang korbannya di bus kota, mengaku bahwa ia mendapat inspirasi untuk melakukan mutilasi dari berita tentang Rian, dari televisi!

Lalu apa komentar para ahli. Pelaku media berkomentar, "Ini kan fenomena yang tidak terjadi secara luas. Pihak media selama ini sudah berusaha mengurangi tayangan kekerasan dengan mengubah format programnya." Ahli kriminolog ikut berkomentar, "Maraknya kasus mutilasi yang pertama kali muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an ini dikarenakan efek peniruan (imitation effect). Dengan kata lain, pelaku meniru peristiwa sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku lain. Peran media massa pun diyakini tidak urung berpengaruh dalam pola pikir pelaku kejahatan."

Dia mencontohkan, dalam pemberitaan, media massa kerap terlalu detail dalam memberitakan kasus mutilasi bahkan hingga reka ulang yang dilakukan oleh pelaku mutilasi yang tertangkap. Selain mendapat inspirasi dari teknik yang dilakukan pelaku sebelumnya, pemberitaan media massa turut mengajarkan pelaku baru untuk dapat belajar dari kesalahan menghilangkan jejak.

Pendidikan tinggi DKV, entah kenapa tidak sanggup bereaksi. Padahal mereka belajar tentang komunikasi visual. Tentu mereka bisa menjelaskan seberapa besar efek komunikasi visual melalui media massa seperti televisi itu mempengaruhi cara pandang masyarakat. Lebih penting lagi, bagaimana menangkalnya. Tapi coba kita tengok kurikulumnya? Ouuww... sayang sekali. Komunikasi visual yang kita bicarakan itu sudah tereduksi menjadi "Iklan".

Oke lah, tidak perlu yang berkaitan dengan tayangan berita kekerasan. Yang menyangkut iklan sajalah. Seberapa peka institusi pendidikan kita merespon fenomena iklan yang semakin merajalela saja, seolah tumbuh bebas tanpa kawalan? Siapa juga yang harusnya mengawal? PPPI?

Apa ini salah? Apa ini ngawur? Tidak relevan untuk dibicarakan? Atau, apa?

sumber: http://dkv-unpas.blogspot.com/2008/11/menyikapi-fenomena-komunikasi.html

MEDIA PENYIARAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF

Oleh : Drs. R. Sulaiman


I. Peranan Radio Sebagai Media Komunikasi Pembangunan
Radio sebagai salah satu media massa memiliki fungsi tertentu dalam proses
pembangunan. Secara umum, fungsi tersebut adalah memberikan informasi,
pendidikan dan hiburan kepada masyarakat. Menurut Lasswell (1948) fungsi
media massa termasuk radio dikatakan mencakup fungsi pengawasan (surveillance),
pertalian bagian -bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap
lingkungannya (correlation) dan transmisi warisan budaya (transmission of culture).
Selain tiga fungsi tersebut Wright (1960) menambahkan satu lagi yakni hiburan
(entertainment). Dengan adanya berbagai fungsi yang dimiliki, sebagai salah satu
media massa radio diharapkan mampu berperan dalam proses pembangunan.
Pada waktu lalu beberapa pakar komunikasi berpendapat bahwa radio
memiliki peran penting dalam pembangunan. Radio dianggap mampu berperan
sebagai kekuatan pengganda atau magic multipliers yang mampu mengubah
anggota masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang mobile. Menurut Pye (1967) radio
sebagai salah satu media massa juga diharapkan mampu berperan sebagai pengawas
umum (inspector general) bagi kebijaksanaan dan tindakan pemerintah. Dalam
masyarakat yang sedang membangun, informasi dianggap mampu memainkan tiga
macam peranan, yaitu untuk mengawasi dan melaporkan kembali (the watchman
role), membantu dalam memutuskan kebijaksanaan, mengarahkan dan mengatur
(the policy role) dan mendidik anggota-anggota baru dalam masyarakat membawa
dan membekali mereka dengan keahlian dan kepercayaan yang sesuai dengan
masyarakat tersebut (the teacher role)
Hal tersebut diatas secara empiris dibuktikan oleh hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa komunikasi massa mampu menciptakan suatu iklim bagi
perubahan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai baru dan membantu
masyarakat dalam menemukan norma-norma baru dan kesenangan dalam periode
transisi (Schram, 1964).
Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi sejauhmana media massa
berperan dalam proses pembangunan dapat ditelusuri dalam kerangka modelmodel
komunikasi pembangunan berikut ini.

II. Model Komunikasi Pembangunan
Ketika berbicara peran media asa (radio) dalam pemberdayaan masyarakat,
maka dapat dilihat dalam paradigma pendekatan komunikasi dalam proses
pembangunan. Menurut Srinivas R. Melkote (1991) ada 3 model komunikasi yang
bisa dijadikan rujukan dalam melihat peran media massa dalam proses
pembangunan itu, yaitu:
g 2 e

1. Pendekatan Efek Komunikasi
Inilah model awal tentang efek media massa, dinyatakan bahwa efek media
massa bersifat langsung, kuat (power full) dan seragam terhadap sasarannya. Model
ini dikenal dengan nama The Bullet Theory atau dengan lain. The Hypodermic
Needle. Lasswell, Shanon dan Weaver, Berlo, Schram dsb adalah pakar komunikasi
model ini. Di dalam model seperti ini, komunikasi berjalan linier dan satu arah
dari sumber yang kuat kepada khalayak yang pasif.
Terlepas dari kritik yang muncul dalam model komunikasi ini, paling tidak
didapat gambaran bahwa media massa (radio) mempunyai pengaruh atas khalayak
sasarannya. Schram (1964) mengatakan media massa sebagai “bridge to a wider
world”.
Laksmana Rao (1963) dalam kajian klasiknya menyatakan media massa
merupakan penggerak utama dalam proses pembangunan. Kesimpulan ini didapat
setelah ia melakukan penelitian eksperimental terhadap dua desa di India. Rao
memilih desa Kathooru yakni sebuah desa yang akan dikembangkan menjadi desa
modern dan desa Pathooru sebuah desa yang terisolasi dan dibiarkan tetap berada
dalam budaya dan nilai-nilai tradisionalnya.
Di desa Kathooru dibuka jalan baru yang menghubungkan desa dengan
pusat kota terdekat sebagai awal proses modernisasi. Dengan adanya jalan tersebut
membuka jalan bagi datangnya kaum pendatang, ide-ide baru(inovasi) dan
masuknya media massa ke dalam kehidupan masyarakat desa. Pada sisi lain telah
memungkinkan masyarakat desa berkunjung ke pusat kota. Akibat dari semua itu
telah membuka cakrawala pandangan masyarakat desa Kathooru. Mereka tidak
hanya siap berubah tetapi mereka menginginkan perubahan itu. Berbeda dengan
masyarakat desa Pathooru perubahan ide dan model-model perilaku yang
tradisional tetap bertahan.

2. Pendekatan Difusi Inovasi
Model ini masih berkaitan dengan model efek media massa. Bagaimana
kemampuan pesan media massa dan pemuka pendapat (opinion leader) yang
menciptakan pengetahuan tentang ide dan praktek-praktek kehidupan baru
(inovasi) dapat mempengaruhi agar khalayak sasarannya bersedia mengadopsinya.
Model ini dipercayai sebagai jalur penting pembangunan individu dari
tradisional menjadi individu yang modern dengan menerima dan mempraktekkan
ide-ide baru yang berasal dari sumber eksternal ke dalam sistem sosial mereka.
Evert Rogers (1971), perintis model ini mengidentifikasi elemen -elemen
difusi dengan menyatakan inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang
dianggap baru oleh seseorang dan dikomunikasikan melalui saluran tertentu
kepada anggota sistem sosial dalam jangka waktu tertentu.

sumber : Radio Mahasiswa Politeknik PPKP Yogyakarta
[Alamat ] >> Studio Jl. Kaliurang Km 4.5 Gg. Kinanthi Yogyakarta 55281 [E- mail ] >>gshfm@eudoramail.com
[Homepage] >>http:// www.geocities.com/RadioGSHfm

HIDUP MATI MEDIA ALTERNATIF

Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan lagi dalam diskusi ini yang akan jadi lebih mendasar. Pertama-tama adalah label alternatif itu sendiri. Apakah memang diperlukan sebuah media alternatif. Kedua, mempermasalahkan hidup mati sebuah media, yang menurut saya adalah tergantung pada pola operasional media itu sendiri.

Membahas permasalahan pertama yang mempertanyakan mengenai pentingnya sebuah media alternatif, untuk mudahnya kita bisa ambil pada contoh kasus Perang Teluk II yang masih cukup hangat disini, alasan saya, karena perang ini adalah sebuah perang imaji yang sangat mengandalkan peranan media. Pada dasarnya kita sudah cukup mengerti bahwa media massa akan selalu beroperasi sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada dibelakangnya, dan dalam hal ini adalah kepentingan para pemilik modal yang seringkali mengacu pada kekuasaan. Individu-individu yang selalu mengikuti jalannya perang melalui media-media massa, memiliki dua kemungkinan, bahwa ia akan merasa terhanyut oleh emosi spontan atas perang atau ia akan merasa bosan dan menyadari bahwa perang tersebut hanyalah sebuah tragedi yang memang biasa terjadi. (Hampir dari kita semua akan berpikir bahwa perang adalah sebuah kejadian yang kejam dan mengerikan, tapi begitu perang berakhir, tak seorangpun lagi yang akan berpikir soal perang).
Menyadari hal tersebut, sebaiknya kelompok-kelompok atau individu-individu yang tidak ingin proses seperti perang tersebut terjadi lagi di ruang dan waktu yang lain, mulai membentuk sebuah pertanyaan mendasar mengenai alasan terjadinya perang dan siapa yang berperan di dalamnya serta mempertanyakan posisi para spektator itu sendiri. Bahkan seandainya perang masih berlangsung, perlu tetap diadakan semacam pertemuan-pertemuan dalam bentuk-bentuk yang kecil untuk mempelajari bagaimana perang dan media hanyalah sebuah bentuk kebohongan belaka—karena penggunaan imaji-imaji perang yang direkatkan sehingga membentuk sebuah rasa emosional tertentu; pengisolasian even perang dari konteks historis; pembatasan perdebatan soal siapa yang berkepentingan dalam perang itu sendiri atas dasar sentimen agama; proses generalisasi (Saddam = Irak); pengeliminiran opsi (anti invasi Sekutu = pro-Saddam) dan lain sebagainya. Pengeksplorasian tersebut diharapkan akan dapat membantu meningkatnya penerbitan
tulisan, literatur atau wacana lain yang menganalisa peran media.

Mereka yang sangat naif, melihat distorsi media sebagai sebuah kesalahan teknis atau bias yang dapat diperbaiki apabila ada cukup audiens yang melayangkan surat komplain, atau mendorong individu-individu di posisi tertentu dalam industri media massa itu untuk digantikan oleh individu lain yang dianggap “berdedikasi”, “dapat bersikap obyektif” dan jujur dalam menyampaikan berita. Atau beberapa dari kubu yang naif ini juga banyak yang menyarankan agar media-media massa tersebut memperluas sudut pandang dalam tiap liputannya. Dalam titik radikalnya, kubu ini paling banter menyerukan untuk melakukan aksi massa untuk menuntut agar media massa lebih bersikap obyektif dan mewakili sudut pandang mereka.

Kubu lainnya, menyadari bahwa media massa memang dimiliki oleh kepentingan-kepentingan yang sama dengan kepentingan yang dibawa oleh negara dan sistem ekonominya. Dengan kata lain, bagi mereka bukanlah sesuatu yang mengejutkan apabila media massa merepresentasikan kepentingan tersebut, berkonsentrasi dalam menyaring informasi sesuai dengan kepentingan di balik media tersebut. Kubu ini membangun media alternatifnya sendiri dalam berbagai bentuknya, yang dilakukan secara kelompok maupun secara individual. Masalahnya media ini menganggap bahwa media massa memang telah bersalah memberikan liputan palsu sesuai dengan kepentingan yang ada di baliknya, tetapi mereka juga menganggap bahwa media merekalah yang paling benar alias paling obyektif dengan melupakan bahwa mereka sendiripun memiliki kepentingan lain di balik pembuatan media tersebut. Mereka berpura-pura bersikap obyektif, menolak subyektifitas dengan mempraktekkan subyektifitas. Kontribusi mereka justru tidak pernah berhasil
membantu melawan spectacle, melainkan turut memapankan spectacle itu sendiri dengan tidak mendorong individu lain untuk membangun mediasinya sendiri. Sisi lain dari mata uang yang sama. Maka seringkali informasi sensasional yang diliput oleh media alternatif maupun analisa-analisanya dalam masyarakat spectacle ini hanya membuat relevasinya tidak mengarah kemanapun selain kepada peningkatan depresi dan sinisme.

Sementara sebagian individu lainnya justru melabrak semua apatisme ini dengan mengadopsi metode manipulasi dalam propaganda dan pengiklanan. Sebuah film anti-perang, misalnya, secara umum berusaha untuk membawa efek yang kuat apabila ditayangkan tentang betapa horornya sebuah perang. Tapi hal semacam itu tampaknya juga kurang mengena lagi saat ini saat hal-hal tersebut justru menguntungkan bagi mereka yang mendukung perang—menariknya film anti-perang justru seringkali berujung menjadikan para spektator terdiam di depan layar. Emosi yang mendera para individu atas potongan-potongan imaji yang melintas cepat di hadapan para spektator hanya mengkonfirmasikan betapa kita semua sebenarnya tak berdaya sama sekali di hadapan sistem dunia yang tak mungkin teraih dalam kontrol kita. Spektator yang memperhatikan dalam tigapuluh detik, mungkin akan tersentak melihat bayi-bayi yang terkapar terbakar bom karpet, tetapi hal tersebut akan dapat dengan sangat cepat berganti menjadi kengerian
fasistik keesokan harinya saat ia melihat imaji lain yang sama mengejutkannya—katakanlah demonstran yang menginjak-injak gambar Megawati.

Mengesampingkan pesan-pesan radikal yang dibawa oleh media-media alternatif, mereka secara umum hanya mereproduksi sebuah hubungan antara spectacle dengan spektator. Intinya, untuk menghancurkan spectacle, kita semua harus menguburkan pola pikir bahwa media-media tersebut dapat merepresentasikan hidup kita—dengan kata lain, kita harus menantang di tingkat pertama semua media dan kondisi yang menyebabkan publik percaya bahwa ada obyektifitas dalam sebuah media dan hanya tinggal bagaimana memilih media tersebut. Hal yang berarti juga mempertanyakan organisasi-organisasi yang memproduksi media-media tersebut, yang telah menyebabkan individu-individu menjadi seorang spektator atas petualangan virtual. Dan terakhir, adalah mendorong terciptanya kondisi-kondisi yang memungkinkan tiap individu untuk memproduksi medianya sendiri, menciptakan petualangannya sendiri—bukan hanya dalam bentuk imaji.


*****

Membahas masalah hidup mati sebuah media, sebagaimana telah dipaparkan dalam paragraf pertama bahwa hal tersebut hanyalah permasalahan pola operasional sebuah media itu sendiri. Banyak media-media yang menganggap diri mereka media alternatif tetapi gagal menyadari perlunya juga pola alternatif dalam sisi operasional mereka. Sebuah media alternatif yang menganggap diri adalah sebuah alternatif lain dari media massa yang notabene ada dalam kekuasaan para pemilik modalnya, kebanyakan tetap mengikuti pola operasional yang diterapkan oleh media massa. Membuat alternatif lain bagi media ataupun bagi diri kita sendiri haruslah secara total atau setidaknya meminimalisir secara maksimal pola yang sama dengan pola yang digunakan oleh media massa atau hal tersebut hanya akan terjebak dalam level yang palsu. Seorang kawan pernah berkata bahwa banyak media alternatif yang akhirnya mati dikarenakan masalah pendanaan yang juga mati. Dan dia berkata bahwa sudah bukan saatnya bagi kita untuk
menawarkan alternatif tetapi pola kita tetap sama, alias bisnis adalah bisnis walaupun dengan label alternatif.

Sebagai contoh kecil, saya akan ambil dengan apa yang dilakukan oleh sebuah kelompok kecil yang bergerak di bidang media di Amerika Utara sana yang kini telah melebar dan tumbuh kelompok-kelompok sejenis secara sporadis di berbagai belahan dunia, bernama CrimethInc. Kelompok ini memproduksi medianya tidak secara berkala. Itu point pertama yang menjadi penting berkaitan dengan masalah pendanaan. Kedua, mereka mendapatkan hampir seluruh dana operasionalnya berupa donasi dari mereka para penerima media tersebut yang setuju dan mendukung kelompok tersebut dalam pola operasional maupun dalam tataran ide. Ketiga, ini yang paling menakjubkan, setidaknya bagi diri saya secara pribadi, adalah bahwa mereka mendistribusikan hampir sebagian terbesar medianya secara gratis.

Tanpa bermaksud mengikonkan CrimethInc., tapi apa yang mereka lakukan adalah membangun sebuah media yang dapat dikatakan sebuah alternatif, dengan cara yang juga alternatif. Dari pola operasionalnya dapat jelas sekali tampak, bahwa untuk menjadi sebuah alternatif lain dari apa yang ada, kita tak cukup hanya melakukannya dalam tataran imaji atau hanya dalam satu sisi saja, tetapi kita harus melakukannya semaksimal kita mampu untuk menuju sebuah totalitas. Menjadi alternatif hanya dalam tataran imaji adalah tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh MTV saat hampir semua media musik di televisi Indonesia menayangkan hal-hal yang itu-itu saja, apalagi spektator telah dibuat bosan dengan ideologi Pancasila yang dipaksakan bertahun-tahun sebelumnya—MTV menjadi sebuah jalur pelepasan. Tapi apakah MTV adalah sebuah alternatif? Jawabnya: ya, apabila kita melihatnya dalam tataran imaji. Apakah MTV memberikan sebuah makna alternatif terhadap hidup itu sendiri? Saya pikir jawabnya tidak,
karena apa yang dilakukan oleh MTV hanya memapankan status quo, mereka tetap membuat kita untuk tidak beranjak dan melihat pada hidup kita sendiri selain hanya untuk tetap menonton dan terus mengkonsumsi.

Menjadi media alternatif adalah menyadari sepenuhnya bagaimana media massa beroperasi semua aspek termasuk dalam tingkatan paling mendasar, seperti pola ekonominya, serta memberikan sebuah pola baru yang akan membuatnya menjadi benar-benar sebuah alternatif. Berusaha untuk melepaskan diri dari tatanan masyarakat spectacle ini. Ataukah membiarkan alternatif menjadi sekedar komoditi lain yang ditawarkan pada spektator yang mulai bosan dengan apa yang ada, untuk membuat mereka tetap menjadi seorang konsumer. Kalau pilihannya memang yang kedua, dimana media alternatif hanya mereproduksi hubungan antara spectacle dengan spektator, maka tidak salah apabila kawan saya berkata: “Sudahlah, kalau bisnis ya bilang aja bahwa itu memang bisnis.”


Catatan:
Tulisan ini dibawakan dalam diskusi tentang media di Common Room, Bandung bersama media On/Off tanggal 3 Mei 2003.

sumber: http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-jakarta/2006-March/0324-0f.html
Powered By Blogger